EKBIS

DEN Pede Kebijakan Tarif Resiprokal Trump Bakal Terus Melunak

Penulis: Tim Redaksi
Senin, 24 November 2025 | 21:19 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: Bloomberg

apakabar.co.id, JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyakini kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap mitra dagangnya akan terus melunak, seiring pemenuhan kepentingan domestik AS.

"Kita sih optimis kebijakan Trump akan terus melunak. Trend-nya akan menurun," ujar Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat, di Depok, Jawa Barat, seperti dilansir Antara Senin (24/11).

Dia menjelaskan, berdasarkan data inflasi AS, dampak kebijakan tarif dinilai masih terbatas dan tetap terkendali. Namun, pada sejumlah produk tertentu khususnya barang kebutuhan sehari-hari yang diimpor seperti daging, kopi, dan pisang yang tidak diproduksi di dalam negeri terjadi kenaikan harga cukup signifikan.

https://apakabar.co.id/ekbis/wamenaker-ajak-serikat-pekerja-perkuat-peran-dalam-lks-bipartit/

Kondisi inilah yang disebut mendorong Pemerintahan Trump menambah daftar pengecualian terhadap produk yang dikenakan tarif dari negara mitra dagang.

Menurut dia, tren itu diperkirakan akan berlanjut, sehingga dampak tarif resiprokal ke depan dinilai akan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

"Ini kita lihat trend-nya akan relatif seperti itu. Sehingga dampak dari tarif akan semakin relatif membaik dibandingkan sebelum-sebelumnya," katanya lagi.

Selain itu, dari kebijakan tarif AS yang diterapkan ke negara mitra dagang, Indonesia bisa memanfaatkan untuk menarik investor asing membangun fasilitas produksi di tanah air.

https://apakabar.co.id/ekbis/diguyur-pertamina-100-ribu-barel-bbm-revvo-92-mulai-tersedia-di-spbu-vivo/

Dari catatan pihaknya, saat ini ada 27 pabrik tekstil dan garmen dari Vietnam dan China yang berencana memindahkan pabriknya ke Jawa Tengah dengan potensi serapan tenaga kerja mencapai 120 ribu orang.

Meski demikian, disampaikan dia pula relokasi pabrik tersebut saat ini membutuhkan percepatan perizinan dan SDM yang berkualitas.

"Kuncinya mereka butuh percepatan izin dan yang kedua yang harus kita lakukan SDM-nya harus ditingkatkan," ujar dia.