Tragedi Longsor: Desa Banjarsari Tanah Bumbu di Tepian Jurang Tambang Batu Bara

apakabar.co.id, BATULICIN- Aktivitas bisnis pertambangan batu bara semakin menghimpit ruang hidup masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Baru tadi longsor melanda sebagian wilayah Desa Banjarsari, sejumlah fasilitas umum ambruk ke lubang tambang batu bara. Menyusul tragedi itu, terbentuk jurang dengan kedalaman sekitar 10-15 meter.

Pantauan apakabar.co.id, Sabtu (8/11/2025), dampak dari pergerakan tanah ini, mengakibatkan sebagian lapangan sepakbola, lingkungan pasar hingga jalan desa sepanjang ratusan meter ambruk ke lubang tambang batubara.

Kondisi sekitar longsor ini terbilang rawan untuk ambruk kembali. Karena, terdapat retakan besar dan kecil di area itu. Di sejumlah titik terpasang pagar seng berwarna biru digunakan sebagai batas aman bagi masyarakat beraktifitas. 

Lokasi Kantor Desa Banjarsari pun tak luput dari ancaman. Akibat longsor, jarak dengan lubang tambang semakin dekat, hanya terpaut beberapa langkah kaki. 

Di sisi lain, ada SMK Insan Luhur Nusantara, lokasinya tak kalah memprihatinkan. Tepat di belakang bangunan, sekitar 20 meter berbatasan dengan lubang tambang. Aktivitas pertambangan terlihat masih aktif, ada camp dan alat berat berada di sekitar situ. 

Sore itu di Desa Banjarsari, masyarakat sekitar enggan berkomentar terlalu banyak saat ditemui awak media ini. "Terkait rumah warga, kabarnya sudah ada yang diganti rugi sebelum terjadi longsor," ucap seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Ia bilang aktivitas pertambangan di sana sudah kesekian kalinya merambah pemukiman. "Bila terkena tambang mau tidak mau kita pindah," ucapnya.

Tangkapan citra satelit pada Februari lalu sebelum terjadi longsor, terekam gambar yang menunjukkan adanya pemukiman warga. Kondisi bangunan sudah ada yang dibongkar dan dikosongkan. 

Secara keseluruhan, Desa Banjarsari sudah terkepung aktivitas pertambangan batubara. 

Sementara itu, Kepala Desa Banjarsari Sutarno saat dikunjungi di kediamannya yang berada di desa itu tak berada di tempat. 

Belakangan, saat dihubungi untuk dimintai keterangan melalui telepon, Sutarno masih belum buka suara soal aktivitas pertambangan batubara yang berdampak terhadap aset desa hingga pemukiman penduduk itu.

Diketahui, Desa Banjarsari adalah wilayah transmigrasi era 80'an, dihuni oleh masyarakat dari pulau Jawa. Kini, jumlah penduduk tak kurang dari 2000 jiwa. 

Berdasarkan informasi yang dijaring di lokasi, masih belum jelas siapa aktor utama pertambangan batu bara di wilayah Desa Banjarsari ini. Ada dugaan berkaitan dengan pengusaha lokal. 

Merujuk dari data peta izin konsesi pertambangan di Kecamatan Angsana, terlihat ada tiga nama entitas usaha yang berada di dekat Desa Banjarsari, berinisial BMB, RMB, dan SU. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel memberikan sikap yang serius untuk aktivitas pertambangan batubara yang kini semakin menghimpit ruang hidup masyarakat di Desa Banjarsari ini. 

Tragedi longsor yang disebut merugikan masyarakat ini, dinilai Walhi adalah gambaran kegagalan pemerintah menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum dan pengendalian sektor pertambangan di Kalsel. 

"Kasus yang terjadi di Desa Banjarsari, bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang berulang dan harus segera dihentikan," ucap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq. 

Masyarakat di sekitar tambang hidup dalam ancaman, sementara perusahaan leluasa menambang tanpa pengawasan ketat. Bagi Raden, situasi ini adalah kondisi yang tidak adil dan harus dilakukan tindakan. 

"Walhi Kalsel mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan audit lingkungan dan audit kepatuhan (compliance audit ) terhadap seluruh perusahaan tambang di Kalimantan Selatan," ujarnya.

Raden mengatakan audit harus bersifat menyeluruh, transparan, dan melibatkan masyarakat serta lembaga independen untuk memastikan siapa saja yang melakukan pelanggaran. 

"Tragedi Banjarsari bukan kejadian tunggal. Ini adalah bagian dari rantai panjang kerusakan akibat lemahnya kontrol negara terhadap aktivitas pertambangan," ungkapnya.